Setiap tahun, momen Hari Raya Idul Fitri selalu menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk saling bermaaf-maafan dan menjalin silaturahmi. Namun, tidak semua perayaan berjalan sesuai dengan harapan, terutama ketika kebijakan dan edaran dari pemerintah pusat tidak diindahkan. Hal ini terungkap dalam acara Halal Bihalal yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten Deliserdang, yang menuai kritik meskipun terdapat larangan dari Menteri Sekretaris Negara.
Acara Halal Bihalal di Deliserdang
Bupati Deliserdang, Asri Ludin Tambunan, mengadakan acara Halal Bihalal yang berlangsung meriah pada Hari Raya Idul Fitri 1447 H/2026 M. Meskipun wilayah ini baru saja mengalami bencana alam yang besar, acara tersebut tetap dilaksanakan dengan skala yang cukup besar. Hal ini menjadi sorotan publik, khususnya di kalangan penggiat sosial dan organisasi masyarakat.
Kritik dari Paguyuban Keluarga Besar Putera Jawa Kelahiran Sumatera
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Paguyuban Keluarga Besar Putera Jawa Kelahiran Sumatera (Pujakesuma), Eko Sopianto, secara terbuka menyampaikan kritik terhadap keputusan Pemkab Deliserdang. Ia menegaskan bahwa Menteri Sekretaris Negara sebelumnya telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang mengimbau agar kegiatan open house atau Halal Bihalal tidak dilakukan secara berlebihan, terutama di daerah yang baru saja mengalami bencana.
Solidaritas di Tengah Bencana Alam
Eko Sopianto mengungkapkan, “Edaran dari tingkat pusat seharusnya menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya solidaritas terhadap daerah yang terdampak bencana. Pemkab Deliserdang, yang belakangan ini mengalami bencana, seharusnya lebih bijaksana dalam menggelar acara besar semacam ini. Ini adalah pemborosan di saat pemerintah, termasuk Presiden Prabowo, menyerukan penghematan.”
Biaya dan Anggaran Acara
Melihat persiapan acara Halal Bihalal yang megah di Alun-alun Pemkab, Eko memperkirakan bahwa biaya yang dikeluarkan bisa mencapai ratusan juta rupiah. “Dengan melihat jumlah tenda, panggung, sound system, dan konsumsi yang disediakan, tidak mungkin ini dibiayai oleh dana pribadi Bupati. Pasti ini menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” lanjutnya.
Prioritas Penggunaan Anggaran
Ia menekankan bahwa seharusnya anggaran tersebut dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur, seperti jalan-jalan yang rusak, atau untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana. “Jika anggaran itu digunakan untuk kepentingan rakyat, betapa bahagianya masyarakat Deliserdang memiliki pemimpin yang peduli terhadap kesulitan mereka,” ujar Eko Sopianto dengan nada serius.
Pencitraan dan Respons dari Pemkab
Eko Sopianto juga menyatakan bahwa acara Halal Bihalal ini lebih berfungsi sebagai ajang pencitraan bagi Bupati Asri Ludin Tambunan. “Kita semua paham bahwa Bupati ini memiliki kecenderungan untuk melakukan pencitraan, dan acara ini menjadi salah satu sarana untuk itu. Terlebih dengan video yang beredar di mana beliau terlihat bernyanyi di atas panggung, sementara di luar sana banyak rakyat yang kesulitan,” ungkapnya.
Jumlah Undangan yang Signifikan
Dalam acara tersebut, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfostan) Sandra Dewi Situmorang menyebutkan bahwa sekitar 6000 undangan telah disebar kepada berbagai elemen masyarakat. Ini menunjukkan bahwa acara ini memang dirancang untuk menjangkau banyak orang.
Penjelasan dari Pihak Pemkab
Sandra Dewi membantah bahwa kegiatan ini bertentangan dengan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar jajaran pemerintah tidak menggelar acara yang berlebihan. Ia mengklaim bahwa Halal Bihalal yang dilaksanakan Pemkab Deliserdang adalah acara yang sederhana.
Pengaturan Acara Secara Efisien
“Halal Bihalal dilaksanakan dalam tiga shift dan dihadiri oleh sekitar 6000 orang yang terdiri dari ASN, tokoh masyarakat, dan organisasi masyarakat. Kami memastikan bahwa acara ini berlangsung dengan efisien dan sesuai dengan instruksi yang ada,” jelas Sandra saat dihubungi wartawan.
Menjaga Silaturahmi di Tengah Tantangan
Melalui acara ini, Sandra Dewi berharap dapat terjalin ikatan emosional yang kuat antara pimpinan dan pegawai, sehingga semangat untuk bersama-sama menghadapi tantangan dan mewujudkan visi serta misi Kabupaten Deliserdang semakin meningkat. “Kegiatan Halal Bihalal ini sangat penting untuk memperkuat hubungan antara pemimpin dan masyarakat,” tambahnya.
Pentingnya Halal Bihalal bagi Masyarakat
Halal Bihalal dianggap sebagai momen krusial untuk menjalin silaturahmi di tengah masyarakat. Acara ini bukan hanya sekadar perayaan, melainkan juga sebagai sarana untuk membangun komunikasi dan solidaritas di antara semua elemen yang ada. Sandra Dewi menegaskan, “Kami berusaha agar meskipun dalam keterbatasan anggaran, silaturahmi tidak boleh terputus, terutama di situasi yang penuh tantangan saat ini.”
Dengan demikian, meskipun acara Halal Bihalal Pemkab Deliserdang menjadi sorotan dan kritik, pihak pemerintah daerah berupaya menjelaskan pentingnya kegiatan tersebut dalam menjaga hubungan antarwarga dan pimpinan. Dalam konteks ini, tantangan untuk tetap mematuhi arahan pemerintah pusat dan memberikan perhatian kepada masyarakat yang membutuhkan menjadi suatu hal yang harus diperhatikan secara cermat.
